Daftar Rancangan Peraturan Pemerintah yang Diharmonisasikan

Tahun 2010

NO	JUDUL RPP	INSTANSI PEMRAKARSA	FILE	KETERANGAN
1	RPP tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah	Kementerian Keuangan
2	RPP tentang Pinjaman Daerah	Kementerian Keuangan		RPP yang digunakan sebagai bahan pembahasan adalah draf (hard copy) yang dilampirkan bersamaan dengan surat penyampaian permohonan pengharmonisasian dari Menteri Keuangan.
3	RPP tentang Tata Cara Penerimaan Hibah Pemerintah	Kementerian Keuangan
4	RPP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	Depsos
5	RPP tentang Penjagaan Laut dan Pantai	Kementerian Perhubungan
6	RPP tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian		Hasil Rapat tgl 8-1-2010
7	RPP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan makanan	Kementerian Keuangan		Hasil Rapat tgl 18-1-2010
8	RPP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan		hasil rapat tgl 21 jan 2010
9	RPP Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah	Kementerian Keuangan
10	RPP tentang Transfusi Darah	Kementerian Kesehatan
11	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I	Kementerian Keuangan
12	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II (bandar udara depati amir-bangka provinsi bangka belitung dan bandar udara sultan tahta jambi)	Kementerian Keuangan
13	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II (bandar udara husein sastranegara bandung, bandar udara supadio pontianak, dan bandar udara sultan mahmud badarudin II palembang)	Kementerian Keuangan
14	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Kementerian Keuangan
15	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuan Indonesia I	Kementerian Keuangan
16	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III	Kementerian Keuangan
17	RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV	Kementerian Keuangan
18	RPP Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	Kementerian Lingkungan Hidup
19	RPP Das Terpadu	Kementerian Kehutanan
20	RPP tentang tata cara pengadaan dan penerusan pinjaman luar negeri pemerintah dan RPP tentang tata cara penerimaan hibah (gabungan)	Kementerian Keuangan		Hasil rapat tanggal 9 maret 2010

Tahun 2009

NO	JUDUL RPP	INSTANSI PEMRAKARSA	FILE	KETERANGAN

Tahun 2008

NO	JUDUL RPP	INSTANSI PEMRAKARSA	FILE	KETERANGAN
1	RPP Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan	Departemen Hukum dan HAM		Draft Final Yang Disampaikan Ke Presiden
2	RPP Tentang Pemberian Kompensi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban	Departemen Hukum dan HAM		Draft Juni 2008
3	RPP Tentang Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah	Departemen Keuangan		Draft April 2008
4	RPP Tentang Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia	Departemen Keuangan		Draft April 2008

Tahun 2007

NO	JUDUL RPP	INSTANSI PEMRAKARSA	FILE	KETERANGAN
1	RPP Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah	Departemen Dalam negeri		Draft Januari 2007
2	RPP Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat	Departemen Dalam Negeri

Tahun 2006

NO	JUDUL RPP	INSTANSI PEMRAKARSA	FILE	KETERANGAN
1	RPP Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah	Departemen Dalam Negeri		Draft Nopember 2006

Tahun 2005

NO	JUDUL RPP	INSTANSI PEMRAKARSA	FILE	KETERANGAN
1	RPP Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan	Departemen Hukum dan HAM
2	RPP Tentang RPP Tentang Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan, Pemberian Kewarganegaraan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan)	Departemen Hukum dan HAM
3	RPP Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Narkotika			Draft Desember 2005
4	RPP Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas

Tahun 2004

NO	JUDUL RPP	INSTANSI PEMRAKARSA	FILE	KETERANGAN
1	RPP Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma
2	RPP Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang

Komentar

1234567

#123 Sudah Nasib Kita — Edoy 09 Juni 2012 18:56

PERMEN sekarang memeang sangat teliti menyeksi( ini kan bukan proyek ),malah ini malah bikin RAPBN makin merosot, pemerintah sekarang lebih fokus sibuk tanganin RAPBN meningkat tidak peduli sama RPN ( rakyat Peduli Nenagara )

Quote

#122 Kepada Negeri Kamu berjanji "diatas kepala bermahkota kitab suci" — 15 May 2012 16:05

mungkin nasibmu tak sama seperti kami. pernahkah terusik hatimu bila mana ada saudaramu yang menjadi tenaga honorer tetapi nasibnya tidak pernah ada kepastian. berdoa dan menanti, itu yg kami jalani. bekerja keras dengan sesungguh hati tapi tak pernah dihargai. tetapi yang cuma hanya bermain2 bisa diangkat. memang kami melihat tidak adanya kejujuran dan keadilan dinegeri ini, tetapi apalah daya kami tidak punya bukti untuk mengatakan. hanya aku dan Tuhan yang tau. sadari wahai pemimpin, kelak nanti apa yang di titipkan Tuhan kepada kita akan dimin[censored] pertanggungan jawab. Trim's.......

Quote

#121 nasib honor administrasi — 07 May 2012 10:05

sampai kapan kami ini tenaga administrasi yang bukan APBN/APBD ini ikut didata seperti para guru. Atau kami hanya menunggu wahai pemerintahhhhhh hhhhhhhh

Quote

#120 Terbitkan RPP Honorer — 05 May 2012 10:15

Sudah lama kumenunggu
Sampai lidah ini beku
Tak tahu harus terucap apa dari mulutku
Janji terus terlontar dari mulutmu
Ku hanya bisa menunggu dan menunggu,,,,,,

Quote

#119 nasib tenaga honorer th 2006 — 19 April 2012 17:39

bagaimana nasib kami yang tenaga honorer tahun 2006, tolog bapak perjuangkan
terima kasih

Quote

#118 nasib tenaga honorer th 2006 — 19 April 2012 17:37

yang terhormat, bapak mentri pendidikan, tolong perjuangkan juga nasib kami yang mejadi tenaga honorer mulai tahun 2006 dan sampai sekarang masih aktif..

terima kasih

Quote

#117 Tenaga Fasilitasi Desa Kabupaten Lumajang sangat Efektif dijadikan PNS — 10 April 2012 18:12

dengan seiring semakin banyaknya program Pemerintah yang di Delegasikan dan diperbantukan di Desa tidak menutup kemungkinan tugas - tugas pertanggung jawaban yang ada didesa semakin meningkat sehing dipandang perlu untuk mengangkat tenaga Administrasi yang dapat menjalankan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, hal itu telah dibuktikan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang dengan mengangkat Tenaga Kontak yang dibebankan kepada APBD untuk melaksanakna tugas tersebut, sehingga hasilnya sangat memuaskan yang dulunya lambat sekarang menjadi cepat dan dapat diraskana oleh Pemerintahan Desa khususnya Pemerintah Daerah Kbupaten Lumajang.

Quote

#116 buktikan!!!! — 29 Maret 2012 11:25

para pejabat pembuat..kebijakan...kita ga butuh janji...kita butuh bukti...!!!!

Quote

#115 Ya Allah Ulurkan tanganMU melalui SBY — 19 Maret 2012 16:04

Bismillahirahma nirrahim
Mohon petunjuk bagi kami agar tak terkatung-katung,sebenarn ya yang termasuk kategori I itu siapa?
Apakah kami para guru SD yan honorer di daerah sudah mengabdi sejak tahun 2004 dan kami sudah terdapat di dalam surat edaran dirjen PAN,dan setiap pertiga bulan kami menerima tunjangan fungsional sebesar Rp. 1.7 juta.
atau bukan yang kami ini yang katagori I ?
tolng yang ahu di kasih pencerahan bagi kami guru di daerah>

Quote

#114 nasib honorer KEMENKUMHAM — 18 Maret 2012 22:19

kapan instansi KEMENKUMHAM mengangkat honorer yg blm jelas nasibnya............ sdh lebih 5 (lima) tahun bahkan sdh ada yg lebih 10 (sepuluh)dan mengharap DIANGKAT jadi PNS buat para pejabat yg msh mendengarkan suara honorer dan berkenan memperjuangkan nasib HONORER BUKTIKAN SKB TENTANG PENGANGKATAN HONORER
kenapa pemda bs mengakat honorer menjadi PNS kok KEMENKUMHAM nga bisa apa ada yg salah.....................

Quote

#113 Kapan disahkan RPP menjadi PP? — 17 Maret 2012 13:22

hingga hari ini belum jelas nasib kami2 yang terkatung-katung, sejak 2005 sudah honortapi kapan kejelasannya,ka lau memang RPP belum dijadikan kapan?hampir sakit dalam penungguan

Quote

#112 honor non APBD/APBN ms kerja &usia mhn dipreoritaskan — 15 Maret 2012 01:00

Bp/ibu Yth. mohon maaf ..mari kita bicara dr hati ke hati ,janganlah aturan yg slalu bicara ,namun aturan bisa dibuat kebijakan baru oleh bp/ibu /bp Presiden sekalipun .Kami mhn guru yg pengabdiannya lama & usia yg slalu tambah kritis supaya diprioritaskan sesuai dg PP 48 psl 10 ,utk k1jelas ! namun k2 ...? kan utk k1 kuotanya jelas , sisanya utk k2 scr bertahap insaalloh lebih mulia ,trima ksh Jzkmh khoiron ..amin

Quote

#111 politik — 11 Maret 2012 19:21

temen2 hnrer, sabar dulu anda pasti diangkat 2014 menjelang pemilu, sekalian anda terima BLT

Quote

#110 RE: Daftar Rancangan Peraturan Pemerintah yang Diharmonisasikan — 11 Maret 2012 05:02

Apakah Anda membutuhkan pinjaman Jika ya hubungi kami;? Di promiseloanfirm @live.com Email

Quote

#109 HONORER — 08 Maret 2012 08:35

Kapan pemerintah mengeluarkan PP honorer ??mudah2an Maret 2012 sudah ditandatangani Bapak Presiden agar para honorer se Indonesia bisa lega dan mendapatkan pencerahan mendapatkan kepastian

Quote

#108 baaaasih — 01 Maret 2012 23:18

klau heboh mau pilkada,,,tenag a honorer/sukarela dikumpul dijanji mau dijadikan PNS...kelurga pejabat yang dulunya tidak terdaftar sebagai tenaga honorer tiba2 muncul namanya paling atas didaftar hadir...sistem kepegawaian apa tuch...

Quote

#107 sabar tak berujung — 25 Februari 2012 20:29

terlalu banyak urusan politik yang di hadapi tapi jangan abaikan kami

Quote

#106 RPP kategori 1 dan 2 — 25 Februari 2012 19:52

apa gunanya ada ruang kolom komunikasi ini jika tidak di lihat pak.

Quote

#105 RPP kategori 1 dan 2 — 25 Februari 2012 19:49

RPP terkait pengangkatan honorer K1 dan K2 belum kungjung selesai, dari tahun 2010 hingga sekarang tahun 2012 belum saja rampung, hal apakah yang menyebabkan itu belum kelar.

Quote

#104 nasib TU di dinas pendidikan — 24 Februari 2012 10:19

kapan pak tenaga administrasi diangkat jadi CPNS, mulai dulu goruuuuuuuuuuuu uuu tok yang diangkat padahal guru sekarang pas2an ngajarnya gak punya jiwa ngajar karena ngikuti jaman, saya udah bayangkan gimana kalo seluruh tenaga administrasi mogok apa jadix bangsa ini terutama di dinas pendidikan, apakh gak lumpuh...

Quote

1234567

Refresh Daftar Komentar
RSS feed for comments to this post.

Kirim Komentar

JComments