Alamat Kantor: Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Gedung : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Lantai 3
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Telepon: (021) 526 4516 Faks: (021) 526 5480

Profil Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan:

Nama : Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H.
Tempat/tanggal lahir : Brebes, 21 November 1962
Email: Alamat surel ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya

RIWAYAT PENDIDIKAN

RIWAYAT PEKERJAAN / JABATAN

TUGAS:

Melaksanakan  penyiapan  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan,  pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang litigasi peraturan perundang-undangan sesuai  dengan  kebijakan  teknis  yang  ditetapkan  oleh  Direktur  Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

FUNGSI:

1. Penyiapan  perumusan  rancangan  kebijakan  teknis  di  bidang  litigasi peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan  pembinaan,  bimbingan  dan  pelayanan  di  bidang  litigasi peraturan perundang-undangan;
3. Penyiapan  penyusunan  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria  di  bidang litigasi peraturan perundang-undangan;
4. Penyiapan  perumusan  pedoman  dan  petunjuk  pelaksanaan  dalam penyusunan  atau  pembuatan  keterangan  pemerintah  atas  permohonan pengujian peraturan perundang-undangan;
5. Penyiapan  penyusunan  keterangan  pemerintah  atas  permohonan  pengujian peraturan perundang-undangan;
6. Koordinasi, penyusunan keterangan pemerintah atas permohonan pengujian peraturan  perundang-undangan dengan  Kementerian/Lembaga  Pemerintah Non  Kementerian  terkait  dan  penanganan  gugatan  perdata  dan tata  usaha negara;
7. Pengumpulan  dan  pengolahan  bahan/data  dalam  rangka  penyiapan  dan penyusunan  keterangan  pemerintah atas  permohonan  pengujian  peraturan perundang-undangan serta gugatan perdata dan tata usaha negara;
8. Penelaahan,  pengkajian  dan  analisis  putusan  atas  permohonan  pengujian peraturan perundang-undangan serta gugatan perdata dan tata usaha negara;
9. Penyiapan  pemberian  pendapat  hukum  terhadap  permasalahan  yang disampaikan  kepada  Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang-undangan; dan
10. Pelaksanaan  urusan  tata  usaha  dan  rumah  tangga  Direktorat  Litigasi Peraturan Perundang-undangan.

DIREKTORAT LITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN terdiri atas:

Subdirektorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan I;

Subdirektorat Fasilitasi Bahan dan Analisa;

Subdirektorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan II

Subbagian Tata Usaha.

Jabatan Fungsional;