Prolegnas 2010-2014

Minggu, 31 Januari 2010 17:27

NO	JUDUL RUU	KETERANGAN
1.	RUU tentang Administrasi Pemerintahan	DPR/PEMERINTAH
2.	RUU tentang Akuntan Publik	DPR/PEMERINTAH
3.	RUU tentang Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi	DPR/PEMERINTAH
4.	RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah	DPR/PEMERINTAH
5.	RUU tentang Bantuan Hukum	DPR/PEMERINTAH
6.	RUU tentang Bela Negara	DPR/PEMERINTAH
7.	RUU tentang Desa	DPR/PEMERINTAH
8.	RUU tentang Etika Penyelenggara Negara	DPR/PEMERINTAH
9.	RUU tentang Gerakan Pramuka	DPR/PEMERINTAH
10.	RUU tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah	DPR/PEMERINTAH
11.	RUU tentang Hukum Disiplin Militer	DPR/PEMERINTAH
12.	RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan	DPR/PEMERINTAH
13.	RUU tentang Informasi Geospasial	DPR/PEMERINTAH
14.	RUU tentang Intelijen	DPR/PEMERINTAH
15.	RUU tentang Jaminan Pemegang Polis	DPR/PEMERINTAH
16.	RUU tentang Jaminan Produk Halal	DPR/PEMERINTAH
17.	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan	DPR/PEMERINTAH
18.	RUU tentang Karantina Kesehatan	DPR/PEMERINTAH
19.	RUU tentang Keamanan Negara/Keamanan Nasional	DPR/PEMERINTAH
20.	RUU tentang Keantariksaan	DPR/PEMERINTAH
21.	RUU tentang Kebudayaan	DPR/PEMERINTAH
22.	RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	DPR/PEMERINTAH
23.	RUU tentang Kelautan	DPR/PEMERINTAH
24.	RUU tentang Keuangan Mikro/Pembiayaan Usaha Mikro/Lembaga Keuangan Mikro	DPR/PEMERINTAH
25.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	DPR/PEMERINTAH
26.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	DPR/PEMERINTAH
27.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer/RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer	DPR/PEMERINTAH
28.	RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara	DPR/PEMERINTAH
29.	RUU tentang Konvergensi Telematika	DPR/PEMERINTAH
30.	RUU tentang Lambang Palang Merah	DPR/PEMERINTAH
31.	RUU tentang Lelang	DPR/PEMERINTAH
32.	RUU tentang Lembaga Pembiayaan	DPR/PEMERINTAH
33.	RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR/PEMERINTAH
34.	RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik	DPR/PEMERINTAH
35.	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR/PEMERINTAH
36.	RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah	DPR/PEMERINTAH
37.	RUU tentang Pencarian dan Pertolongan	DPR/PEMERINTAH
38.	RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar	DPR/PEMERINTAH
39.	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa	DPR/PEMERINTAH
40.	RUU tentang Pengelolaan Kekayaan dan Hutang Negara	DPR/PEMERINTAH
41.	RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji	DPR/PEMERINTAH
42.	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam	DPR/PEMERINTAH
43.	RUU tentang Penilaian	DPR/PEMERINTAH
44.	RUU tentang Perampasan Aset	DPR/PEMERINTAH
45.	RUU tentang Perbantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Kepolisian Republik Indonesia	DPR/PEMERINTAH
46.	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	DPR/PEMERINTAH
47.	RUU tentang Perdagangan	DPR/PEMERINTAH
48.	RUU tentang Pergadaian	DPR/PEMERINTAH
49.	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR/PEMERINTAH
50.	RUU tentang Pertanahan	DPR/PEMERINTAH
51.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi	DPR/PEMERINTAH
52.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	DPR/PEMERINTAH
53.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPR/PEMERINTAH
54.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun	DPR/PEMERINTAH
55.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	DPR/PEMERINTAH
56.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	DPR/PEMERINTAH
57.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun	DPR/PEMERINTAH
58.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	DPR/PEMERINTAH
59.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi	DPR/PEMERINTAH
60.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR/PEMERINTAH
61.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal	DPR/PEMERINTAH
62.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian	DPR/PEMERINTAH
63.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DPR/PEMERINTAH
64.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	DPR/PEMERINTAH
65.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	DPR/PEMERINTAH
66.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR/PEMERINTAH
67.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian	DPR/PEMERINTAH
68.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR/PEMERINTAH
69.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi	DPR/PEMERINTAH
70.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	DPR/PEMERINTAH
71.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya	DPR/PEMERINTAH
72.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan	DPR/PEMERINTAH
73.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi	DPR/PEMERINTAH
74.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	DPR/PEMERINTAH
75.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	DPR/PEMERINTAH
76.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPR/PEMERINTAH
77.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	DPR/PEMERINTAH
78.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan	DPR/PEMERINTAH
79.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR/PEMERINTAH
80.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer	DPR/PEMERINTAH
81.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR/PEMERINTAH
82.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	DPR/PEMERINTAH
83.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah	DPR/PEMERINTAH
84.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	DPR/PEMERINTAH
85.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat	DPR/PEMERINTAH
86.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	DPR/PEMERINTAH
87.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman	DPR/PEMERINTAH
88.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	DPR/PEMERINTAH
89.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	DPR/PEMERINTAH
90.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	DPR/PEMERINTAH
91.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian	DPR/PEMERINTAH
92.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya	DPR/PEMERINTAH
93.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan	DPR/PEMERINTAH
94.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	DPR/PEMERINTAH
95.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang	DPR/PEMERINTAH
96.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian	DPR/PEMERINTAH
97.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	DPR/PEMERINTAH
98.	RUU tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	DPR/PEMERINTAH
99.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	DPR/PEMERINTAH
100.	RUU tentang Rahasia Negara	DPR/PEMERINTAH
101.	RUU tentang Senjata Api dan Bahan Peledak	DPR/PEMERINTAH
102.	RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional	DPR/PEMERINTAH
103.	RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	DPR/PEMERINTAH
104.	RUU tentang Tenaga Kesehatan	DPR/PEMERINTAH
105.	RUU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	DPR/PEMERINTAH
106.	RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi	DPR/PEMERINTAH
107.	RUU tentang Transfer Dana	DPR/PEMERINTAH
108.	RUU tentang Kesetaraan Jender	DPR/PEMERINTAH
109.	RUU tentang Arsitek	DPR
110.	RUU tentang Asuransi Syari'ah	DPR
111.	RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional	DPR
112.	RUU tentang Daerah Perbatasan	DPR
113.	RUU tentang Geologi	DPR
114.	RUU tentang Hak-Hak atas Tanah	DPR
115.	RUU tentang Hak-Hak Keuangan dan Administratif Lembaga Negara (Mengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara)	DPR
116.	RUU tentang Hortikultura	DPR
117.	RUU tentang Hubungan Antar Lembaga Negara	DPR
118.	RUU tentang Jasa Konsultansi	DPR
119.	RUU tentang Keanekaragaman Hayati	DPR
120.	RUU tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPR
121.	RUU tentang Kepemilikan Properti	DPR
122.	RUU tentang Keperawatan	DPR
123.	RUU tentang Kerukunan Umat Beragama	DPR
124.	RUU tentang Kesehatan Jiwa	DPR
125.	RUU tentang Ketenagakerjaan Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Kelautan	DPR
126.	RUU tentang Konservasi Tanah dan Air	DPR
127.	RUU tentang Lalu Lintas Barang dan Jasa	DPR
128.	RUU tentang Lembaga Swadaya Masyarakat	DPR
129.	RUU tentang Mata Uang	DPR
130.	RUU tentang Modal Ventura	DPR
131.	RUU tentang Otonomi Khusus Bali	DPR
132.	RUU tentang Pemberdayaan Masyarakat	DPR
133.	RUU tentang Penanganan Fakir Miskin	DPR
134.	RUU tentang Penanganan Konflik Sosial	DPR
135.	RUU tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	DPR
136.	RUU tentang Pendidikan Kedokteran	DPR
137.	RUU tentang Pengadilan Keagrariaan	DPR
138.	RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat	DPR
139.	RUU tentang Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan	DPR
140.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia	DPR
141.	RUU tentang Pengelolaan dan Pembiayaan Sektor Pertanian dan Perikanan	DPR
142.	RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional	DPR
143.	RUU tentang Pengelolaan Sanitasi	DPR
144.	RUU tentang Pengelolaan Terpadu Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur)	DPR
145.	RUU tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan	DPR
146.	RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan	DPR
147.	RUU tentang Penggunaan Frekwensi	DPR
148.	RUU tentang Pemberantasan Perdagangan Anak	DPR
149.	RUU tentang Perekonomian Nasional	DPR
150.	RUU tentang Perencanaan Anggaran Negara	DPR
151.	RUU tentang Perjanjian Kredit	DPR
152.	RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan	DPR
153.	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	DPR
154.	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	DPR
155.	RUU tentang Perlindungan Pasien	DPR
156.	RUU tentang Perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia	DPR
157.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	DPR
158.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang Indonesia	DPR
159.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	DPR
160.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	DPR
161.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	DPR
162.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	DPR
163.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	PEMERINTAH
164.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji	DPR
165.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	DPR
166.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan	DPR
167.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	DPR
168.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	DPR
169.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan	DPR
170.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	DPR
171.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	DPR
172.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	DPR
173.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh	PEMERINTAH
174.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	DPR
175.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	DPR
176.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	DPR
177.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	DPR
178.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	DPR
179.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	DPR
180.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	DPR
181.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	DPR
182.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	DPR
183.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja	DPR
184.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi	DPR
185.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	DPR
186.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR
187.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	DPR
188.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Berserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah	DPR
189.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	DPR
190.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	DPR
191.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara	DPR
192.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian	DPR
193.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan	DPR
194.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	DPR
195.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol	DPR
196.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan	DPR
197.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	DPR
198.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	DPR
199.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	DPR
200.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	DPR
201.	RUU tentang Praktik Bidan	DPR
202.	RUU tentang Praktik Kefarmasian	DPR
203.	RUU tentang Privatisasi Badan Usaha Milik Negara	DPR
204.	RUU tentang Sistem Pengkajian dan Audit Teknologi	DPR
205.	RUU tentang Sistem Pengupahan Nasional	DPR
206.	RUU tentang Sistem Transportasi Nasional	DPR
207.	RUU tentang Tata Cara Penyusunan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	DPR
208.	RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	DPR
209.	RUU tentang Akuntabilitas Penyelenggaraan Negara	PEMERINTAH
210.	RUU tentang Badan Layanan Umum	PEMERINTAH
211.	RUU tentang Bahan Berbahaya	PEMERINTAH
212.	RUU tentang Bahan Kimia	PEMERINTAH
213.	RUU tentang Balai Harta Peninggalan	PEMERINTAH
214.	RUU tentang Bioteknologi di Bidang Kesehatan	PEMERINTAH
215.	RUU tentang Daktiloskopi	PEMERINTAH
216.	RUU tentang Hipotik Kapal	PEMERINTAH
217.	RUU tentang Kitab Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH
218.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang	PEMERINTAH
219.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	PEMERINTAH
220.	RUU tentang Komponen Pendukung Pertahanan Negara	PEMERINTAH
221.	RUU tentang Lembaga Pemasyarakatan Militer	PEMERINTAH
222.	RUU tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia Zona Tambahan	PEMERINTAH
223.	RUU tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme	PEMERINTAH
224.	RUU tentang Pengaktifan Kembali Purnawirawan Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib dalam Keadaan Darurat Militer dan Darurat Perang	PEMERINTAH
225.	RUU tentang Pengendalian Lintas Batas Teknologi Antariksa	PEMERINTAH
226.	RUU tentang Penggunaan Bahan Biologis dan Larangan Bahan Biologis Sebagai Senjata	PEMERINTAH
227.	RUU tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	PEMERINTAH
228.	RUU tentang Perkumpulan	PEMERINTAH
229.	RUU tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional	PEMERINTAH
230.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	PEMERINTAH
231.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	PEMERINTAH
232.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten	PEMERINTAH
233.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek	PEMERINTAH
234.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	PEMERINTAH
235.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	PEMERINTAH
236.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	PEMERINTAH
237.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi	PEMERINTAH
238.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular	PEMERINTAH
239.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	PEMERINTAH
240.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat	PEMERINTAH
241.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	PEMERINTAH
242.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang	PEMERINTAH
243.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Uap Tahun 1930 (Stoom Ordinantie 1930, Stb No.225 Tahun 1930)	PEMERINTAH
244.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan	PEMERINTAH
245.	RUU tentang Prajurit Wajib	PEMERINTAH
246.	RUU tentang Publikasi Luar Ruang	PEMERINTAH
247.	RUU tentang Veteran Republik Indonesia	PEMERINTAH

RUU Yang Terbuka untuk Dibahas

RUU KUMULATIF TERBUKA
1	RUU tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2	RUU akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3	RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4	RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5	RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Komentar

#13 Harmonisasi peraturan Pembatasan CPNSD — 22 Maret 2012 11:17

meninjau kembali peraturan pemerintah tentang,pembtas an calon CPNSD,,,jgn menggunakan literatur Kota Jakarta sebagai Acuan....agar jangan terkecok Daerah yang mesti masih butuhkan tenaga PNS Justru dibatasi,,ini tidak adil...Demi keadilan dan pemerataan maka....harus ada perbandingan jumlah penduduk dengan jumlahPNS Yang akan melayani Masyarakat tersebut.

Quote

#12 Berubah sebelum diketahui masyarakat — 12 Januari 2012 21:19

Umumnya Peraturan berubah sebelum dipahami masyarakat......luas akhirnya peraturan hanya menjadi milik DPR dan Pemerintah serta Komentator...Seyogyanya ada indikator terukur untuk mengetahui efektifitas regulasi.

Quote

#11 RE: Prolegnas 2010-2014 — 30 November 2011 19:33

rpp honorer kok blm ada gimana nie

Quote

#10 PP Pelaksanaan UU 28 Tahun 2009 — fitrah 26 November 2011 19:14

PP tentang pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kapan diterbitkan? Sudah lewat satu tahun sejak UU 28/2009 ditetapkan belum juga ada PP pelaksananya sampai sekarang!!!

Quote

#9 RUU bantuan hukum — 15 November 2011 15:42

dimana bisa aku unduh ruu bantuan hukum pak/bu?

Quote

#8 Meminta salinan draft Rancangan Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup — 13 Oktober 2011 12:21

saya mau minta salinan draft (Naskah Akademik)Rancan gan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
saya mohon, buat penelitian.....

Quote

#7 RPP /PP Tenaga Honorer dan PTT segera diterbitkan — 27 April 2011 19:05

Mohon kiranya, DitjenPP memprioritaskan PP Tenaga Honorer dan PTT, yang telah dilakukan oleh BKN dan berdasarkan SE menpan no. 5 thn 2010, untuk segera disahkan dan diterbitkan!

Quote

#6 HARMONISASI RPP HONORER — 19 April 2011 16:02

Mohon Informasi Tentang Harmonisasi RPP Tenaga Honorer dipublikasikan! , yang Menurut beberapa Pihak Yang Kompeten, RPP Honorer sedang DIHARMONISASI Di Depkumham, tapi Kok Tidak Ada informasinya disini!, Mohon ini diinformasikan kepada publik, agar tidak terjadi Kebohongan Publik!!!!.

Quote

#5 RPP HONORER — 11 April 2011 17:15

MOHON DITAMPILKAN RPP TENTANG HONORER

Quote

#4 PP tattacara pengangkatan honorer 2010 — 07 November 2010 17:10

Mohon segera diundangkan PP tentang tatacara pengangkatan CPNS dari honorer yang bekerja di kantor kantor pemerintah yang sudah memenuhi syarat sesuai SE Menpan No.5/2010 dan PP 48/2005 jo PP 43/20007. Mengingat di Departemen/ kementerian Keuangan sampai saat ini dari 5 ribu lebih honorernya masih belum satupun diangkat secara transparan.Mohon agar mereka bisa diakomodir oleh PP yang baru nanti untuk bisa disejajarkan hak haknya agar bisa diangkat melalui pelimp-ahan ke Pemda yang ada di seluruh Indonesia. terimakasih kepada para pejabat pembuat kebnijakan konstitusi yang tidak membeda-bedakan Departemen mana dan apapun.terimakasih

Quote

#3 RE: Prolegnas 2010-2014 — 30 September 2010 13:12

ruu yang dibahas terbuka maksudnya apaan?
emang saya bisa ikutan bahas ruu??

Quote

#2 RE: Prolegnas 2010-2014 — 22 September 2010 21:23

Kapan ??

Quote

#1 PP honorer/PTT 2010 — 07 Agustus 2010 08:44

Kapan dikeluarkannya PP honorer 2010???? mengingat SE Menpan No.5/2010 sudah keluar per tgl.28 Juni 2010. Apakah nantinya tidak bertentangan dengan PP yang akan baru keluar di bulan Agus 2010????

Prolegnas 2010-2014

Komentar

Kirim Komentar

Link Terkait:

Gabung di Komunitas

Jurnal dan Artikel

Standar Pelayanan

Rancangan Peraturan

Legi-Aktifitas

Kegiatan Lain

Perda yang Baru diUpload

Info Fungsional Perancang

Litigasi:

Seputar Prolegnas

Galeri Kegiatan

Pembahasan RUU di DPR-RI